Posted by: isronax | July 24, 2019

Memahami Penilaian Autentik

PENILAIAN AUTENTIK autentikK-13

Penilaian autentik (authentic assessment) menurut beberapa sumber sebagaimana tertulis  dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: (1) American Library Association mendefinisikan  sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran; (2) Newton Public School, mengartikan penilaian otentikautentik sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik; dan (3) Wiggins mendefinisikan penilaian otentikautentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui debat, dan sebagainya
Read More…

Advertisements
Posted by: isronax | April 28, 2019

Wilayah Negara RI

  • Tentang Wilayah Negara RI
  • Kelas 10 SMA
  • 3.2. Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
  • 4.2. Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta  pertahanan dan keamanan

 

This slideshow requires JavaScript.

Posted by: isronax | April 28, 2019

Wawasan Nusantara

This slideshow requires JavaScript.

Klik Disini untuk melihat dalam PPT

Posted by: isronax | April 25, 2019

Bahan diskusi semeseter Genap

  1. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari kata autos, artinya ….
  2. Untuk mewujudkan pemerintah yang mandiri diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan jaminan terlaksananya pemerintahan daerah dalam bingkai NKRI. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, yaitu ….
  3. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 ….
  4. Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, antara lain….
  5. Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan sekolah, misalnya….
  6. Penataan lingkungan hidup dan fasilitas umum merupakan salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan….
  7. UUD 1945 mengatur tentang pembagian wilayah negara RI yang terdiri dari wilayah yang berbentuk provinsi, kabupaten dan kota, dalam kontek pelaksanaan otonomi daerah maka wilayah-wilayah tersebut adalah ….
  8. yang merupakan hal-hal yang membedakan bangsa Indonesia berbhinneka adalah …
  9. Hal positif yang dapat dipetik dari kondisi bangsa Indonesia yang beraneka adalah …
  10. yang merupakan hal-hal yang bisa menghambat terjadinya integrasi nasional adalah …
  11. Kosep yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia tetap satu tujuan meskipun terdiri atas berbagai suku, paham politik, agama, adat istiadat, dan kebudayaan adalah …
  12. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesatuan wilayah dan bangsa adalah pengertian dari …
  13. Ancaman terhadap suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan ancaman terhadap segenap wilayah serta bangsa Indonesia. Pernyataan ini merupakan perwujudan wawasan nusantara sebagai suatu kesatuan …
  14. Ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan yang masuk dari dalam maupun dari luar untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah intisari pengertian dari …
  15. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keanekaragaman bangsa kita telah sukses dalam mendobrak kesombongan kolonialisme karena adanya unsur-unsur perekat integrasi nasional, yaitu …
  16. Dalam proses integrasi nasional, hambatan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan dunia luar adalah …
  17. Berikut ini yang merupakan ancaman integrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah …
  18. Yang merupakan hambatan dalam mencapai itegrasi nasional dapat dilihat sebagai berikut ….
  19. Ketahanan nasional tidaklah tetap, tetapi berubah-ubah setiap saat. Hal ini sesuai dengan sifat ketahanan nasional, yaitu sifat …
  20. Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia, serta keselamatan seluruh bangsa, merupakan pengertian dari …
  21. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk ancaman militer, …
  22. Spionase merupakan kegiatan dari intelejen yang dilakukan untuk …
  23. berbagai bentuk ancaman internal, …
  24. bentuk ancaman non militer yaitu …
  25. Kondisi dinamika yaitu suatu bangsa yang berisi ketangguhan dan keuletan yang bisa mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam mengahdapi dan mengatasi segala hambatan tantangan, dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar merupakan pengertian dari …
  26. Menurut John Locke kekuasaan harus dipisahkan menjadi kekuasaan …
  27. Dalam pemisahan kekuasaan yang termasuk kelompok lembaga yudikatif adalah …
  28. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memperhatikan rasa keadilan rakyat hal ini sesuai dengan sila Pancasila yaitu…
  29. tujuan NKRI menurut Pembukaan UUD 1945 alinea empat adalah ….
  30. Kekuasaan Negara jika tidak dipisah akan mengakibatkan …
  31. Ius sanguinis adalah asas yang mendasarkan penentuan status kewarganegaraan seseorang melalui ….
  32. Asas yang dipergunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada tempat kelahiran disebut dengan asas ….
  33. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1, yang berhak menjadi warga negara…
  34. Penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ….
  35. Orang yang berdomisili tetap tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban yang penuh dalam suatu negara disebut dengan ….

 

 

Posted by: isronax | April 8, 2019

Problem Base Learning: Wawasan Nusantara

pbl
Guru membantu peserta didik dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi tentang “Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara”

Kelompok 1

Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari:

  1. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi.
  2. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi.
  3. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi.

Kelompok 2

 Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari:

  1. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
  2. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
  3. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.


Kelompok 3
Read More…

Older Posts »

Categories